VIVAnews - Partai Golkar akan menjatuhkan sanksi terhadap kadernya yang terlibat dalam kasus Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Partai Golkar se-Sulawesi di Makassar, Selasa, 24 Januari 2012.
Menurut Idrus, kasus Banggar DPR saat ini menjadi topik perbincangan utama di masyarakat. Ia menilai, perbincangan soal banggar cukup wajar karena ada hal-hal yang tidak logis, seperti sejumlah proyek yang tidak diketahui oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga.
Makanya ia mendukung upaya untuk membongkar sistem dan mekanisme yang ada dalam Banggar DPR. Golkar, kata Idrus, akan mengusulkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memanggil semua pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan semua proses yang berlangsung di Banggar DPR saat ini.
"Prosesnya harus diketahui seperti apa, karena jangan sampai ada kongkalikong, permainan tender, ada mafia dalam proses itu," kata Idrus Marham. "Dan jika BK telah memanggil pihak terkait, dan ada anggota dari Golkar yang terlibat, maka partai akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang terlibat."
Terkait dengan laporan Ketua DPR Marzuki Ali ke KPK terkait Banggar, Idrus menyatakan sangat mendukung langkah tersebut. Langkah melaporkan ke KPK merupakan satu cara agar persoalan di Banggar DPR menjadi terang. "Karena menurut saya, kasus ini memang harus di bongkar hingga tuntas," katanya.
Proyek renovasi ruang Badan Anggaran mengundang kecaman publik setelah diketahui proyek tersebut menghabiskan anggaran Rp23 miliar. Badan Anggaran dan Sekretariat Jenderal DPR pun saling tuding penanggung jawab proyek tersebut. Akhirnya, Ketua DPR Marzuki Alie yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR bersama Sekjen DPR Nining Indra Saleh melaporkan soal proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
prima54
25/01/2012
iwanherlambang
| 27/01/2012
|
Laporkan
sunisyam
24/01/2012
andhar
24/01/2012
