VIVAnews - Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur bahan bakar gas. Ini salah satu upaya pemerintah mengkonversi penggunaan bahan bakar minyak ke gas di sektor transportasi, sehingga bisa menekan subsidi energi yang mencapai ratusan triliun per tahun.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, secara tegas menyatakan akan membangun 108 tempat pengisian gas cair untuk kendaraan (LGV) sepanjang tahun ini. Sebagian besar proyek ini akan dikerjakan PT Pertamina, BUMN yang telah malang melintang di dunia minyak dan gas.
"Sebagian akan dibantu kami (pemerintah). Nanti akan ada penugasan ke Pertamina," kata Evita di Jakarta, Senin 16 Januari 2012.
Seratusan stasiun pengisian gas ini akan ditempatkan di berbagai wilayah. Jakarta misalnya, pemerintah akan menambah layanan Vi-Gas di 16 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Vi-Gas merupakan merek dagang Pertamina untuk LGV (liquid gas for vehicle). "Saat ini baru 10 SPBU yang melayani Vi-Gas," katanya.
Kemudian, penambahan layanan Vi-Gas pada 15 SPBU di Jawa Barat, Banten (11 stasiun), Jawa Tengah (25 stasiun), Yogyakarta (4 stasiun), Jawa Timur (32 stasiun), dan Bali (2 stasiun). Semua akan dikerjakan pada tahun ini.
Untuk kecukupan gas, BUMN distributor gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, juga akan menyiapkan sejumlah infrastruktur, sehingga program pemerintah yang tertunda sejak tahun lalu ini bisa berjalan. "Kami akan menyediakan infrastrukturnya," kata Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko PGN, M. Wahid Sutopo, di Jakarta, Senin.
Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan terminal-terminal gas di sejumlah wilayah. PGN, kata dia, tengah menyelesaikan proyek LNG Receiving Terminal di Belawan Sumatera Utara dan di Jawa Barat. "Kami fokus menambah pasokan," katanya.
PGN juga tengah menyiapkan terminal-terminal gas di Muara Karang, Jakarta, dan Lampung. "Sekarang sedang proses tender," ujar Wahid. Karena itu, perseroan telah menganggarkan belanja modal sebesar US$200 juta atau sekitar Rp1,8 triliun untuk tahun ini.
Tak cuma itu, penggenjotan program konversi juga terlihat dalam produksi konverter kit, alat pengubah konsumsi dari BBM ke gas. Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan misalnya, mengatakan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan memimpin beberapa perusahaan BUMN dan swasta untuk memproduksi converter kit. Upaya ini untuk menghindari impor yang terlalu banyak.
Beberapa BUMN yang menyatakan siap membuat antara lain PTDI, PT Pindad, PT Boma Bisma Indra, Dok Perkapalan Surabaya, PT Inti, PT Krakatau Steel Tbk, PT Inka, dan PT Bharata Indonesia.
Selain itu, terdapat 8 perusahaan swasta yang memiliki kemampuan membuat converter kit. "Kesimpulan kami bahwa industri dalam negeri, gabungan BUMN dan swasta mampu menyediakan tangki dan converter kit untuk konversi BBM 100 persen," kata Dahlan, beberapa waktu lalu.
Dari perusahaan-perusahaan ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo memperkirakan bisa menghasilkan 300 ribu unit converter kit pada tahun ini. "Untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan dapat diproduksi 1 juta unit," kata Widjajono.
Habiskan Triliunan Rupiah
Meski program ini diserahkan ke swasta, pemerintah memperkirakan program pembatasan dan konversi BBM ini akan menghabiskan dana hingga Rp3 triliun. Duit ini jauh lebih besar dari anggaran di APBN 2012, sebesar Rp965 miliar.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan, kelebihan anggaran tersebut karena adanya spesifikasi tambahan dari implementasi program pembatasan dan konversi BBM. Spesifikasi tambahan itu saat ini tengah dalam proses pembahasan.
Sementara, dana sebesar Rp965 miliar, Agus mengingatkan, diperuntukkan bagi beberapa program, seperti sosialisasi, penyusunan kajian, pembangunan infrastruktur, serta subsidi BBG. "Tetapi, kami persiapkan anggaran lagi untuk program yang lebih spesifik," kata Agus Senin, 16 Januari 2011.
Dana tambahan tersebut nantinya berasal dari talangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta dana APBN Perubahan. "Kami siap untuk lebih dari itu (Rp965 miliar) demi mensukseskan program pengendalian dan konversi BBM," ujar Agus.
Kepastian pemerintah mulai melakukan pembatasan BBM dan konversi ke gas juga ditandai dengan segera keluarnya peraturan presiden untuk keperluan itu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memastikan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 jo Perpres 9 tahun 2006 dan rancangan perpres diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas akan selesai Selasa, 17 Januari 2012.
"Saat ini, revisi perpresnya sedang ditandatangani oleh menteri-menteri terkait, dan besok akan keluar," kata Jero Wacik di sela rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat-RI di Jakarta, Senin 16 Januari 2012.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, berpesan agar pembatasan BBM bersubsidi ini harus mencerminkan keadilan dan mengutamakan industri dalam negeri, khususnya dalam pembuatan converter kit.
• VIVAnews
kun19
17/01/2012
ardit
17/01/2012
ardit
17/01/2012
ardit
17/01/2012
ardit
17/01/2012
bau_kentut
17/01/2012
zulfi_jkt
17/01/2012
prima54
17/01/2012
m_yadi_m
17/01/2012
ardit
17/01/2012
alwans
| 17/01/2012
|
Laporkan
