VIVAnews - Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai protes. Bukan hanya dari luar tetapi bahkan dari kalangan internal sendiri. Tak kurang Ketua dan Wakil Ketua DPR, Marzuki Alie dan Pramono Anung Wibowo menyatakan keberatannya.
Apalagi, ketika disebutkan bahwa di gedung tersebut akan dibangun fasilitas berleha-leha seperti spa dan kolam renang. Pramono Anung, misalnya, sampai menyatakan malu dengan rencana pembangunan gedung yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp1,8 triliun tersebut. Ia berencana mengusulkan penundaan.
"Sebagai Pimpinan DPR, terus terang saya malu dengan rencana pembangunan gedung DPR yang baru," tulis mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu di timeline twitter-nya, Rabu, 1 September 2010. "Rencana pembangunan gedung DPR itu belum pernah diputuskan dalam rapat pimpinan. Saya akan minta untuk dievaluasi atau ditunda."
Dia menilai pembangunan dengan dana sebesar itu mengusik rasa keadilan
masyarakat. "Tidak sensitif dan jauh dari rasa keadilan masyarakat," tweet Pramono. Apalagi, di dalam gedung megah itu direncanakan akan dibangun pula fasilitas rekreasi seperti kolam renang dan spa.
Pramono menyatakan akan menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk
menghentikan pembangunan. “Tak ada keputusan di DPR ini yang menjadi mutlak seolah tak bisa dibatalkan," katanya.
Dia meminta segera digelar rapat pimpinan membahas soal itu agar tidak berlarut-larut. Beberapa hal yang rencananya akan diusulkan dalam evaluasi
itu yakni soal pembangunan sarana relaksasi dan ukuran ruangan kerja anggota Dewan. "Ruangan 120 meter persegi itu terlalu besar," katanya. Luas itu sekitar empat kali lebih luas dari yang ada sekarang.
Dari luar DPR, yang menyatakan keberatan adalah Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Budget Center. Kedua lembaga ini Rabu siang datang ke gedung DPR.
Menggelar aksi teatrikal, membawa kolam renang terbuat dari plastik, para aktivis memerankan anggota DPR yang sedang berenang-renang plus mendapat pijatan ala spa.
Menurut Illian Deta Sari dari ICW, "Pembangunan itu menunjukkan tidak sensitifnya DPR yang lebih memprioritaskan kepentingannya ketimbang persoalan rakyat."
Mengutip penelitian dari Kementerian Pekerjaan Umum, ICW menyatakan bahwa gedung DPR lama masih layak dipergunakan. Dengan anggaran sebesar itu, berarti setiap wakil rakyat menghabiskan anggaran Rp2,8 miliar untuk membangun ruang kerjanya. "Kalau uang sebesar Rp1,6 triliun digunakan untuk membangun sekolah akan dapat dibangun sekitar 32 ribu sekolah baru," ujarnya.
Toh, tidak semua anggota DPR merasa malu seperti Pramono. Menurut Wakil
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Pius Lustrilanang, dengan adanya gedung baru itu anggota DPR tak perlu lagi menggelar rapat di luar. Karena, di dalamnya juga bakal dilengkapi restoran dan ruang lobi kelas satu. Di mata mantan korban penculikan Tim Mawar Kopassus ini, gedung baru tersebut benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR.
Pius membantah di dalamnya bakal ada fasilitas spa dan kolam renang. Toh, ia mengakui, bahwa dua fasilitas itu memang diusulkan pihak konsultan, tapi
belum dikonsultasikan dalam rapat BURT.
Ketua BURT yang juga Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan gedung baru DPR itu tidak akan dilengkapi spa dan kolam renang. "Ngawur itu," tegasnya. Marzuki menuding kabar soal spa dan kolam renang itu merupakan bagian dari skenario untuk melemahkan dan menjatuhkan citra DPR.
oky
04/09/2010
arismunandar1967
03/09/2010
sato
03/09/2010
OUZIL
03/09/2010
arismunandar1967
| 03/09/2010
|
Laporkan
anugrawati
03/09/2010
margon
02/09/2010
febri
02/09/2010
kang slamet
02/09/2010
