VIVAnews - Ridho Januar, usianya masih 4,5 tahun, tetapi luka bakar sudah menutupi sekujur tubuh, dari muka hingga kaki. Digendong ibunya, Susi Haryani di Kompleks Istana Presiden, balita itu terus merengek minta pulang.
Sang ibu hanya bisa trenyuh, duduk termangu sembari mencoba meredam tangisan putranya. Datang jauh-jauh dari pelosok desa di Bojonegoro, Jawa Timur, Susi ingin menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin, 19 Juli 2010. Berjam-jam ia menunggu untuk memperjuangkan nasib pahit Ridho. Susi yang tak punya uang berharap pemerintah membantu operasi plastik bagi putranya.
Susi berdama Ridho menjadi korban ledakan gas elpiji. Pada 27 Maret lalu, saat akan memasak, tabung elpiji tiba-tiba meledak. Kontrakannya terbakar habis. Susi menderita luka bakar di kaki, sedangkan Ridho di semua bagian tubuh.
Susi hanya satu dari puluhan, bahkan ratusan korban dari ledakan elpiji, sebuah program konversi hemat energi yang berubah jadi teror paling menakutkan. Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat kecil.
DPR mencatat 60 kasus ledakan elpiji sejak program konversi hingga awal Juli 2010. Pada periode sama, Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyebutkan 22 orang meninggal dan 131 orang luka. Itu belum termasuk rentetan korban hingga akhir Juli ini dimana ledakan semakin sering terjadi.
Padahal, program konversi energi yang dimotori oleh Jusuf Kalla saat menjabat wakil presiden bertujuan baik, menghemat pengeluaran subsidi minyak tanah yang kelewat besar. Pada 2008 misalnya, subsidi minyak tanah mencapaiRp47 triliun. Namun, pada 2009, nilainya berkurang menjadi Rp11,5 triliun. Selain imbas anjloknya harga minyak mentah dunia, penurunan subsidi juga dipengaruhi oleh program konversi.
Namun, program ambisius konversi energi secara besar-besaran dalam tempo beberapa tahun saja telah membuka celah bisnis menggiurkan. Tabung elpiji tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) banyak beredar di masyarakat. Bahkan, Menko Kesra Agung Laksono mensinyalir ada 9 juta tabung gas tak sesuai SNI. Belum lagi selang, regulator dan kompor tak sesuai SNI. Ironisnya, tak banyak sosialisasi secara massal dan masif, baik dari Pertamina atau pemerintah atas energi yang berbahaya ini.
Tak pelak, meski elpiji meledak banyak disorot, tetapi kasus serupa masih terus berlanjut, dan korban baru terus berjatuhan. Peristiwa bukan cuma di Jakarta, tetapi terjadi di Bogor, Tangerang, Bandung, Malang, Surabaya hingga luar Jawa. Bahkan, hampir setiap hari, berita ledakan elpiji selalu menghiasi media massa. Selasa kemarin, 27 Juli, elpiji meledak di rumah adik Gubernur Sulawesi Selatan.
Tentu saja, trauma dan ketakutan semakin meluas di masyarakat. Bahkan, saking takutnya, Sukaryo, seorang warga di Jl Pattimura Gang V/7, Probolinggo terpaksa menggantung tabung elpiji di pohon mangga. Dia panik setelah mendengar suara mendesis dari tabung elpiji 3 Kg miliknya.
"Saya takut meledak jadi saya taruh di pohon. Soalnya, di daerah lain, ledakan elpiji membuat rumah hancur, penghuninya luka bakar hingga tewas," ujarnya.
Sejumlah bupati di Jawa sudah berteriak keras agar Pertamina menarik tabung elpiji ditarik. Protes serupa dilontarkan oleh para politisi di DPR, juga Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dan Komnas Perempuan karena sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
"Kasus-kasus ledakan elpiji menjadi horor bagi masyarakat. Kami minta paket program konversi elpiji ditarik," kata Bupati Sidoarjo, Win Hendarso seperti ditulis Surabaya Post baru-baru ini. Sebagai gantinya, pemerintah pusat diminta menyediakan minyak tanah kembali.
Bahkan, Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar, Banten dan DKI Jakarta, Firman Turmantara mengklaim 90 persen masyarakat Indonesia khawatir memakai tabung gas 3 kg. "Pemerintah harus beri pilihan, minyak tanah dan elpiji."
Semula sikap pemerintah tidak tegas apakah akan menarik atau tidak tabung gas. Namun, tekanan yang kian kencang dan korban yang makin banyak, melecut pemerintah segera menarik 9 juta tabung gas yang tak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Tabung itu juga tidak boleh diperdagangkan dan diedarkan," kata Menko Kesra Agung di Kantor Presiden, Rabu, 28 Juli 2010. "Bukan hanya itu, kami akan merapatkan barisan untuk meningkatkan sosialisasi dari pintu ke pintu."
Sedangkan, desakan untuk mengembalikan elpiji ke minyak tanah belum disikapi jelas oleh pemerintah. Jusuf Kalla yang menjadi pionir hanya berujar, "Minyak tanah itu mahal dan tidak sehat. Buat apa kembali."
Laporan I Iwan Kurniawan (Bandung)
• VIVAnews
nawra
30/07/2010
